Bagaimana tanggung jawab ahmad dhani terhadap kasus anaknya?

Bagaimana tanggung jawab ahmad dhani terhadap kasus anaknya?

Pada tanggal 8 sepetember 2013 terjadi kecelakaan maut antara mobil grand max dengan mitshubisihi lencer  ,mobil mitshubishi tersebut menabrak ke mobil grand max sehingga menyebabkan 7 orang meninggal dunia dan 8 orang luka luka. Mobil lencer tersebut dikendrai oleh seorang anak berusia 13 tahun yaitu Abdul Qadir Jaelani(dul) anak dari musisi Ahmad Dhani. Dul yang sekiranya masih berusia 13 tahun tentu saja belum memiliki surat izin mengemudi.

Banyak pihak yang menyalahkan Ahmad Dhani karena membiarkan anaknya yang masih di bawah umur untuk mengendarai mobil, sehingga pihak pihak lain beranggapan bahwa ahmad dhani turt bertanggung jawab dalam kasus tersebut, Bagaimana sesungguhnya menarik Ahmad Dhani, sehingga dapat dikategorikan bertanggung jawab? Jawabannya, melalui pertanggungjwaban secara perdata, dia bertanggung jawab atas kerugian, kompensasi terhadap korban akibat peristiwa kecelakaan yang ditimbulkan oleh anaknya. Karena Dul masih berada dalam ketegori di bawah umur sesuai dengan UU No 2/2002 tentang Perlindungan Anak,  berarti sang ayah dapat bertanggung jawab dari segi keperdataan. Meskipun UU Sistem Peradilan Anak UU No. 11/ 2012 nanti dapat diberlakukan pada tahun 2014. Sebagaimana ditegasakan dalam Pasal 108 “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Oleh karena UU ini diundangkan pada 20 Juli 2012, berarti keberlakuannya,  minimal dimulai Juli 2014 nanti. Bagaimana sesungguhnya menarik Ahmad Dhani, sehingga dapat dikategorikan bertanggung jawab? Jawabannya, melalui pertanggungjwaban secara perdata, dia bertanggung jawab atas kerugian, kompensasi terhadap korban akibat peristiwa kecelakaan yang ditimbulkan oleh anaknya. Karena Dul masih berada dalam ketegori di bawah umur, berarti sang ayah dapat bertanggung jawab dari segi keperdataan. Meskipun UU Sistem Peradilan Anak (UU No. 11/ 2012) nanti dapat diberlakukan pada tahun 2014. Sebagaimana ditegasakan dalam Pasal 108 “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”. Oleh karena UU ini diundangkan pada 20 Juli 2012, berarti keberlakuannya,  minimal dimulai Juli 2014 nanti.

Mengenal sekilas tentang hukum kewarisan Islam

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.
Untuk hukum waris Adat: setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut.
 
hukum kewarisan islam yang telah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai auatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka , orang yang tidak menerima pusaka serta kadar yang diterima tiap tiap ahli waris dan cara membaginya[1]
definisi lain yang berkaitan dengan hukum kewarisan islam disampaikan oleh Muhammad Asy Syarbani yaitu: ilmu fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka pengetahuan tentang cara perhitungan dan pengetahuan mengenai bagian bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap epmilik hak pusaka
yang ditekankan dari definsi diatas adalah dari segi pembagian warisan, cara perhitungan dan ahli waris.

Prinsip prinsip Kewarisan Islam

A.    Prinsip Ijbari

Prinsip ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya.[2]

B.     prinsip individual

prinsip individual adalah warisan dapat dibagi bagikan kepada ahli waris untuk dimilki secara perseorangan, berati setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

C.    prinsip bilateral

prinsip bilateral ilalah baik laki laki maupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabaatan baik dari kerabat laki laki maupun perempuan.

D.    Prinsip kewarisan hanya karena kematian

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang memmiliki harta tersebut telah meninggal dunia.

SEBAB SEBAB MEWARIS

1.      Hubungan kekeluargaan

2.      Perkawinan

3.      Wala’ (hubungan yang ditetapkan oleh hukum islam)

RUKUN MEWARIS

1.      Pewaris : orang yang meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh ahli waris

2.      Ahli waris: orang yang mendapatkan warisan dari pewaris

3.      Warisan: sesuatu yang ditinggalkan oelh orang yang telah meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak

SYARAT SYARAT KEWARISAN

1.      Hidupnya ahli waris

2.      Emninggal dunianya pewaris

3.      Mengetahui status kewarisan

PENGHALANG MEWARIS

1.      Pembunuhan

2.      Berlainan agama

3.      Perbudakan (zaman sekarang tidak ada)

4.      Berlainan negara: berlaian pemerintahan yang diikuti pewaris dan ahli waris

---

[1] Hasbi ash shiddieqy, fiqh mawaris

[2] Amir syarifudin, pelaksanaan kewarisan islam